Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyajikan capaian dan perbaikan lembaga setelah 100 hari memimpin BGN sejak tanggal 22 Juli 2026. Perbaikan ini mencakup peningkatan efisiensi anggaran, penyempurnaan perekaman data para manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembenahan dalam sistem pengawasan dapur.

BGN mengatakan telah berhasil menekan belanja operasional hingga Rp44 triliun selama periode tersebut. Dana yang disimpan akibat efisiensi ditanam kembali ke kas negara sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan ketepatan dan kesinambungan aloksasi anggaran.

Sudaryono menjelaskan bahwa peninjauan ulang pos belanja yang tidak mendesak dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, BGN juga memeriksa kontrak kerja sama dan alokasi logistik untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program.

Sudaryono mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

Dugaan Kejahatan

  • Sejumlah pihak diduga mendaftarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan identitas perusahaan fiktif.

Sudaryono Menanggapi Kritik dan Demonstrasi

Temuannya ini mengakibatkan Badan Pengawas Keuangan Negara (BPKN) meningkatkan kontrolnya pada implementasi proyek-proyek di lapangan. Selain itu, Sudaryono juga merespon sejumlah批评和示威活动，这些在改革过程中不断出现。

"Selanjutnya kami akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah."

"Saya ini setiap hari didemo. Tapi kami elus dada. Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak anti kritik, kami enggak ada masalah," ujarnya.

Sudaryono menggarisbawahi bahwa BGN bukanlah organisasi tertutup atas kritik dari masyarakat. Menurutnya, masukan dan protes publik merupakan aset berharga untuk evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program MBG.

Pembenahan lanjutan berkonsentrasi pada pendataan penerima manfaat. Berdasarkan data awal yang mencakup hampir 63 juta nama, BGN menemui sekitar enam juta data ganda; salah satunya disebabkan siswa tercatat sebagai santri pondok pesantren serta murid madrasah.

Sudaryono Mengumumkan Detail Program

“Setelah proses verifikasi, jumlah penerima manfaat yang mendapatkan makanan setiap hari mencapai 58 juta orang,” ujar Sudaryono.
“Ia juga memaparkan total anggaran yang telah digunakan untuk menjalankan program tersebut.”

"Yang benar adalah 58 juta tiap hari kita kasih makan, 58 juta orang kita kasih makan. Sampai saat ini anggaran yang sudah kita pakai adalah Rp165 triliun," ujarnya.

Penertiban data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan makanan. BGN juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan makanan melalui perketatan standar operasional dapur.

Mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya ini, serta mengangkat juru masak profesional untuk memastikan proses pengolahan makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Terus kemudian kami wajibkan semua dapur harus punya juru masak atau ada chef-nya. Kalau enggak ada chef-nya, kacau," kata Sudaryono dalam paparannya di Gedung Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

BGN Mengekalkan Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal

"BGN juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan program MBG."

Sedangkan menurut Sudaryono, penyerahan pengelolaan kepada perusahaan katering besar mungkin dapat memudahkan penerapan standar, namun hal ini memiliki potensi untuk mengurangi ruang pemberdayaan usaha masyarakat.

"Kalau mau enggak ada masalah sama sekali, dikasih saja ke perusahaan catering besar. Mungkin tiga atau empat biji, sudah pasti standarnya bagus semua. Tapi kan enggak. Kita mau ada pemberdayaan," jelas dia.

Pelibatan Usaha Lokal Memerlukan Pendampingan

Sudaryono menjelaskan bahwa pelibatan usaha lokal dalam upaya meningkatkan kualitas kebersihan di industri rumah makan membutuhkan pendampingan untuk membantu para pekerja dapur mendapatkan pemahaman dan penerapan prosedur kebersihan secara benar. Sebagian besar pekerjanya masih perlu beradaptasi dengan standar baru, seperti yang mengharuskan penggunaan meja kerja bersih.

"Dia biasa motong kubis di lantai di rumahnya, begitu disuruh motong di meja, enggak bisa. Ini harus di-training," kata Sudaryono.

BGN menyediakan pelatihan untuk pekerja di bidang pengolahan makanan, pemisahan sampah, serta higiene alat memasak. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan para petugas dapur sehingga dapat mencapai tingkat sanitasi yang baik.

Sudaryono mengatakan bahwa BGN telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan kepala daerah dalam melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG dan mengevaluasi standar kebersihan maupun kapasitas layanan mereka.

"Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri, jadi nanti kepala daerah itu semua sidak dapur. Jadi standar dapurnya dan kapasitas dapurnya semua dinilai. Ini adalah inovasi kita," tutur Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa BGN telah menguji skema pengawasan tersebut pada kurang dari seratus titik percontohan, dengan hasil ujinya menjadi dasar evaluasi sebelum diterapkan secara luas.

"Hasil uji coba itu menjadi bahan evaluasi sebelum pengawasan diterapkan lebih luas."

BGN juga meningkatkan pemantauan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di beberapa dapur, mencapai angka 300 unit. Rekaman CCTV yang semula hanya bisa diakses oleh pengelola dapat disambungkan ke pusat pemantauan dan didukung teknologi AI untuk analisis data.

"Jadi dapur itu sudah ada CCTV-nya. CCTV lokal. Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence," jelas Sudaryono.

Melalui sistem tersebut, BGN berencana meningkatkan kemampuan pemantauan terhadap kepatuhan pengelola dapur dalam menerapkan standar kebersihan. Teknologi AI diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran, seperti petugas yang tidak menggunakan perlengkapan pelindung atau mengabaikan kebersihan area kerja.

"Berbagai pembenahan itu menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola program MBG."

Ke depan, penguatan pendataan, standar sanitasi, pemberdayaan usaha lokal, dan pengawasan digital diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih tertib dan akuntabel.